Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Pengaturan hukum di Indonesia terdapat dalam UU No.26 Tahun 2000 tentang “Pengadilan Hak Asasi Manusia”.

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Huruf B adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari Serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil berupa:

  • Pembunuhan
  • Pemusnahan
  • Perbudakan
  • Pengusiran atau pemindahan  penduduk secara paksa
  • Perampasan kemerdekaan atau perampasan fisik secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional
  • Penyiksaan
  • Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara
  • Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang disadari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional
  • Penghilangan orang secara paksa
  • Kejahatan apartheid

 

Unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

  • Melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 9 UU No.26 Tahun 2000 huruf (a) sampai dengan (j)
  • Perbuatan yang dilakukan merupakan bagian dari serangan yang meluas dan sistematis
  • Diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan pada penduduk sipil (perbuatan yang dilakukan sebagai kelanjutan dari kebijakan penguasa atau organisasi)

 

Penjelasan Mengenai Unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

1)        Sifat dan karakter perbuatan tersebut haruslah tidak manusiawi, menimbulkan penderitaan yang sangat berat, atau luka yang serius terhadap tubuh atau kesehatan fisik dan mental

Perbuatan itu haruslah memiliki sifat dan karakter yang tidak manusiawi dan menimbulkan penderitaan yang sangat berat, atau luka serius terhadap tubuh atau kesehatan fisik dan mental.

 

2)      Perbuatan tersebut harus dilakukan sebagai bagian dari “serangan yang sistematis atau meluas”

Kejahatan terhadap kemanusiaan harus dilakukan sebagai bagian dari serangan yang sistematis atau meluas yang ditujukan terhadap penduduk sipil atas latar belakang yang diskriminatif. Walaupun perbuatan tersebut tidak harus merupakan serangan yang dilakukan pada tempat dan waktu yang sama, atau tidak memiliki semua ciri-ciri serangan itu, tetapi bahwa serangan itu berdasarkan karakteristiknya, memiliki tujuan, sifat atau konsekuensi objektifnya merupakan bagian dari serangan yang bersifat diskriminatif.

 

3)      Tindakan/serangan harus dilakukan terhadap penduduk sipil

(a)      Keraguan mengenai terminologi yang digunakan tentang apakah “tindakan” ataukah “serangan”

Kejahatan terhadap kemanusiaan harus dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil dengan alasan yang bersifat diskriminatif.

Tindakan harus dilakukan terhadap anggota penduduk sipil.

(b)      Definisi sipil

Anggota penduduk sipil adalah orang yang tidak mengambil bagian secara aktif dalam peperangan, termasuk tentara yang menyerahkan senjatanya dan anggota angkatan bersenjata yang telah menyerah (hors de combat) karena sakit, terluka, ditahan atau oleh sebab yang lain.

Karena kejahatan terhadap kemanusiaan dapat dilakukan “di dalam atau di luar konteks konflik bersenjata,” maka erminologi sipil harus dimengerti dalam konteks perang dan juga dalam konteks yang relatif damai. Kemudian, definisi sipil secara luas dapat diaplikasikan dan dalam konteks situasi di mana tidak terjadi konflik bersenjata, definsi sipil mencakup semua orang kecuali mereka yang memiliki tugas untuk menjaga ketertiban umum dan memiliki dasar hukum untuk melakukan kekerasan.

Persyaratan bahwa tindakan-tindakan yang dilarang itu harus ditujukan terhadap penduduk sipil tidak berarti bahwa seluruh penduduk di negara atau satu wilayah harus menjadi korban dari tindakan itu sehingga dapat disebut terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan. Justru unsur ‘penduduk’ dimaksudkan untuk membedakan kejahatan yang bersifat kolektif dengan tindakan-tindakan tersendiri atau terisolasi yang meskipun merupakan kejahatan berdasarkan undang-undang pidana nasional, tetapi tidak mencapai tingkat kejahatan terhadap kemanusiaan.

Penduduk sipil harus menjadi objek utama dari serangan itu.

(c)        Kehadiran non-sipil tidak menghilangkan karakter sipil penduduk

Kehadiran sejumlah individu yang dikategorikan bukan sipil dalam lingkungan penduduk sipil tidak menghilangkan karakter sipil dari penduduk tersebut.

Sifat sipil dari penduduk yang menjadi target haruslah menonjol, dan kehadiran sejumlah non-sipil di antara mereka tidak mengubah karakter penduduk tersebut.

(d)       Penduduk

Terminologi ‘penduduk’ tidak mensyaratkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan harus ditujukan terhadap semua penduduk di suatu wilayah tertentu. Para korban akibat kejahatan yang disebutkan itu tidak perlu berada pada satu wilayah atau apa pun istilahnya untuk menunjukkan bahwa penduduk adalah target utama dari kejahatan pokok yang dilakukan, tetapi karakteristik sedemikian dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa kejahatan tersebut merupakan bagian dari serangan.

 

4)      Serangan harus dilakukan berdasarkan alasan diskriminatif atas dasar kebangsaan, politik, etnis, rasial atau agama (unsur 4)

Serangan yang ‘berdasarkan alasan kebangsaan, politik, etnis, rasial atau agama,’ yang merupakan sifat khas dari Statuta ICTR adalah sebuah konstruksi, yang lebih dibaca sebagai karakteristik dari ‘serangan’ dan bukan merupakan mens rea (niat jahat) pelaku. Pelaku mungkin saja melakukan kejahatan pokok berdasarkan alasan diskriminatif yang sama dengan serangan yang lebih luas itu; tetapi motif diskriminatif bukanlah prasyarat kejahatan, karena kejahatan yang dilakukan merupakan bagian dari serangan yang lebih luas.

Pasal 3 Statuta mensyaratkan bahwa serangan terhadap penduduk sipil harus dilakukan berdasarkan alasan ‘kebangsaan, politik, etnis, rasial atau agama.’ Perbuatan-perbuatan yang dilakukan terhadap orang di luar kategori yang diskriminatif itu mungkin saja merupakan bagian dari serangan, di mana perbuatan terhadap pendukung dari kalangan luar atau yang lebih jauh lainnya, atau yang dimaksudkan untuk mendukung atau melanjutkan serangan terhadap kelompok, dilakukan berdasarkan alasan diskriminatif.

Perbuatan itu harus dilakukan berdasarkan satu atau lebih alasan diskriminatif, yaitu kebangsaan, politik, etnis, rasial atau agama.

Serangan harus dilancarkan berdasarkan alasan diskriminatif, yaitu kebangsaan, etnis, rasial, agama atau politik.

(a)     Alasan politik

Alasan politik termasuk aliran partai politik dan ideologi politik.

(b)    Alasan kebangsaan, etnis, rasial, agama

5)  Niat jahat (Mens Rea), (unsur 5)

(a)  Pengetahuan bahwa perbuatan pelaku adalah bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil

Pelaku harus mengetahui bahwa ia melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam keadaan ia harus mengetahui konteks yang lebih luas tentang serangannya itu.  Salah satu bagian yang mentrasformasi perbuatan individu menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan adalah dimasukkannya perbuatan tersebut dalam dimensi yang lebih besar dari perbuatan pidana, sehingga kesalahan dibuktikan melalui syarat bahwa orang harus sadar akan dimensi yang lebih luas ini. Sesuai dengan itu, pengetahuan yang sebenarnya atas konsep yang lebih luas dari serangan adalah bahwa si pelaku pada dasarnya mengetahui bahwa perbuatannya merupakan bagian dari serangan yang sistematis atau meluas yang ditujukan terhadap penduduk sipil, dan sesuai dengan semacam kebijakan atau rencana, sehingga memenuhi syarat unsur mens rea dari pelaku.

Kejahatan harus dilakukan sebagai bagian dari serangan yang sistematis atau meluas terhadap penduduk sipil, atas alasan kebangsaan, politik, etnis, rasial atau agama. Pelaku tidak perlu bertindak dengan tujuan diskriminatif tetapi dia harus mengetahui bahwa perbuatannya merupakan bagian dari serangan yang meluas atau sistematis tersebut.

Untuk dapat bertanggung-jawab, pelaku harus memiliki pengetahuan yang sebenarnya mengenai konteks yang lebih luas dari serangan itu, yaitu ia (pelaku) mengetahui bahwa perbuatannya merupakan bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil, berdasarkan suatu kebijakan atau rencana.

(b)        Motif diskriminatif tidak disyaratkan untuk perbuatan-perbuatan selain penganiayaan

Motif untuk melakukan diskriminasi berdasarkan alasan kebangsaan, politik, etnis, rasial atau agama adalah unsur yang esensial dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

Tidak ada persyaratan bahwa perbuatan-perbuatan yang disebutkan itu, selain perbuatan penganiayaan, harus dilakukan dengan motif diskriminatif.

 

6)      Termasuk aktor negara dan non-negara

Kejahatan terhadap kemanusiaan didorong atau diarahkan oleh pemerintah atau oleh kelompok teroganisir. Jurisdiksi pengadilan mencakupi aktor negara dan non-negara.

About these ads

About rikoapriadi

i am me :D

Posted on February 4, 2013, in Law. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 361 other followers

%d bloggers like this: