Sosialisasi Hukum Acara Pidana Online di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya oleh BPHN

Di artikel saya kali ini, saya akan membagikan sedikit ringkasan tentang Sosialisasi Hukum Acara Pidana Online. Seharusnya  saya share tentang ini dari kemarin, tapi berhubung sibuk (agak dibuat-buat hehe). Nah semoga bermanfaat bagi pembaca semua J

Sosialisasi diadakan pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2012 di Auditorium Lantai 6 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, yang diadakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, serta ditambah kuliah umum oleh dosen-dosen bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Topik-topik yang dibahas tidak jauh dari bidang Hukum Pidana. Berikut adalah resume singkat sosialisasi yang diadakan tersebut.

 

BPHN

BPHN berkiprah dalam meletakkan dasar-dasar tata hukum nasional, dengan visi “Terwujudnya Sistem Hukum Nasional yang Adil dan Demokratis”, serta misi “Mewujudkan Masyarakat Cerdas Hukum”. Sosialisasi yang dilakukan merupakan salah satu cara demi tercapainya visi dan misi dari BPHN kepada masyarakat, terutama civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Peningkatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu dan terintegrasi melalui pembangunan website, yaitu www.bphn.go.id

Dalam kesempatan pertama tersebut, BPHN melakukan sosialisasi mengenai Kompilasi Hukum Acara Pidana Online.

Penyajiannya disusun:

1. Mengikuti kerangka atau sistematika tahapan-tahapan yang ada di dalam KUHAP

2. Berdasarkan pengelompokan atas klasifikasi hukum acara pidana khusus yang dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan hukum acara pidana yang berlaku di beberapa lembaga penegak hukum.

Kompilasi Hukum Acara Pidana Online tersebut dapat diakses di situs www.bphn.go.id dan www.acarapidana.bphn.go.id

Materi yang ada di dalam situs tersebut semuanya terkait proses atau tahapan-tahapan yang diatur di dalam hukum acara pidana atau yang lebih khusus lagi, kepada pihak-pihak yang terkait.

Materinya berisi hukum acara pidana umum dan hukum acara pidana khusus. Hukum acara pidana umum sebagaimana yang diatur dalam KUHP dan KUHAP, sedangkan hukum acara pidana khusus misalnya kasus korupsi ada tambahan undang-undang yang khusus mengatur tindak pidana korupsi.

Namun, menurut penyampaian dari BPHN, situs ini baru dilakukan pembaharuan atau update pada bulan Januari 2012 ini. Waktu yang cukup lama untuk melakukan pembaharuan isi dari situs tersebut.

 

Kuliah Tamu oleh Drs. H. Adami Chazawi, SH

Pada kesempatan kedua, dilanjutkan dengan penyampaian materi kuliah hukum acara pidana oleh Drs. H. Adami Chazawi, SH. Materi yang disampaikan adalah “Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pidana”.

Berikut merupakan poin-poin singkat dari materi yang disampaikan pada kuliah tamu tersebut.

Hukum acara pidana kodifikasi (KUHAP) yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981. Setelah Indonesia merdeka baru KUHAP tersebut yang disusun dalam suatu kodifikasi. Namun masih menyisakan banyak masalah, misalnya tidak ada ketentuan mengenai batas berapa kali pra penuntutan dapat dilakukan oleh penuntut umum.

Perkembangan hukum pidana materiil saat ini cepat. Bisa jadi penegak hukum kesulitan untuk mengetahui semuanya, karena tersebar pada banyak sekali UU, yang tidak semua penegak hukum memiliki kemampuan untuk mengikuti perkembangannya.

Oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian hukum acara pidana secara menyeluruh dan berada dalam suatu kompilasi, mirip kodifikasi KUHAP, atau sebagai tambahan KUHAP di luar KUHAP.

Ciri/kriteria hukum acara pidana khusus.

Sampai kini belum ada patokan. Kriteria penting ditetapkan mengingat dalam setiap UU baik UU Khusus Pidana maupun bukan UU khusus pidana, hampir selalu terdapat/disertai hukum acaranya.

Ciri-ciri tindak pidana lex specialis tentu tidak sama persis dengan hukum acara lex specialis, mengingat sifat dan keadaan isi normalnya berbeda. Namun inti atau sari dari pengertian lex specialis tindak pidana digunakan sebagai ciri hukum acara pidana lex specialis.

Kiranya ciri umum hukum acara pidana lex specialis adalah harus sama bidang hal yang diaturnya dan setingkat. Sementara peraturan pelaksanaannya boleh berada di bawah UU.

Berdasarkan ciri hukum acara pidana khusus, kiranya tidak perlu diletakkan pada UU pidana atau bukan, sebagaimana semula kriteria hukum pidana (tindak pidana) khusus yang diletakkan pada item isi dan sifat objek pengaturan UUnya, yang hanya berlaku khusus pada UU yang khusus mengatur hukum pidana.

Praktik-praktik yang menyimpangi KUHAP.

Penyimpangan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Praktik ini dirasakan merugikan pelaksanaan pekerjaan kejaksaan. Karena kejaksaan kehilangan/dikurangi haknya untuk mengikuti perkembangan penanganan perkara (koordinasi). Terkadang tanpa SPDP, perkara telah dihentikan penyidikannya.

2. Lembaga Pra Penuntutan

Oleh karena tidak ditentukan dalam pasal itu tentang, pertama batas waktu penyidik untuk melengkapinya dan mengembalikannya kepada kejaksaan, dan kedua tidak adanya sanksi atas keterlambatan atau sama sekali tidak mengirimkannya kembali, maka penyimpangan praktik dapat berbagai kemungkinan yang menghambat lancarnya tahapan dalam hukum acara pidana.

3. Penahanan (Surat Perintah Penahanan/SPP)

KUHAP mensyaratkan dua syarat terkait penahanan, yaitu syarat objektif dan subjektif.

Syarat subjektif sering disimpangi. Perkataan “adanya” “keadaan” yang dirumuskan dalam pasal 21 ayat (1), syarat itu tidak murni subjektif, melainkan subjektif bersyarat, atau subjektif-objektif, atau subjektif yang diobjektifkan. Perkataan “keadaan” itu harus diterjemahkan dengan indikator-indikator tertentu mengapa pejabat penahan merasa khawatir. Keadaan-keadaan itu adalah murni objektif yang dinilai oleh pejabat penahan. Dalam praktik acapkali keadaan itu tidak diperhatikan. Disinilah letak penyebab terjadinya protes masyarakat terhadap tindakan penahanan.

4. Pengalihan Jenis Penahanan

Yang dimaksud adalah pengalihan jenis penahanan dari RUTAN ke jenis penahanan kota atau rumah. Masalah krusial terkait pengawasannya. Cara pengawasannya ialah menetapkan wajib lapor secara periodik ke lembaga penahan. Cara ini tidak bias menjamin yang bersangkutan tidak melarikan diri.

5. Putusan Yang Dibacakan Hakim

Ketika dibacakan putusan belum diketik dan ditandatangani oleh majelis hakim. Kejadian seperti ini acapkali terjadi dan berdampak negatif baik bagi terdakwa/terpidana atau penuntut umum.

6. Menerima PK Jaksa Terhadap Putusan Bebas

Pembenaran MA terhadap PK jaksa berdampak buruk dan tidak menguntungkan penegakan hukum. Putusan tersebut melampaui kewenangan hakim, karena jaksa menggunakan suatu hak (PK) yang sesungguhnya tidak dimilikinya.

7. Pembenaran Kasasi Biasa Jaksa Atas Putusan Bebas

Kriteria putusan bebas yang tidak murni menurut putusan MA No. 275L/Pid/1983 tidak mudah dimengerti. Oleh sebab itu perlu dicari pengertian pada frasa “sebutan tindak pidana” yang tidak jelas, dengan menafsirkan/ditafsir lagi.

Kuliah Tamu oleh Dr. Prija Djatmika, SH, MS

Pada kesempatan terakhir, kuliah tamu diisi oleh Dr. Prija Djatmika SH, MS. Materi yang disampaikan mengenai “Kriminalisasi di Luar KUHP dan Implikasinya terhadap Hukum Acara Pidana”

Semua kalangan hukum menyambut baik ketika KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) diundangkan. Dapat dikatakan sebagai karya agung bangsa Indonesia.

Namun pada kenyataannya tidak serta merta dapat diwujudkan sebagaimana seharusnya peraturan berbunyi, baik karena adanya problem struktur di lapangan, substansi hukum dalam KUHAP yang tidak komprehensif dan membutuhkan peraturan pelaksanaan lagi yang tidak segera dibuat, serta problem kultur hukum pelaksana hukum dan subyek yang diatur, yang tidak serta merta dapat berubah dan meninggalkan kultur hukum HIR untuk berperilaku sebagaimana kultur hukum yang dibangun oleh KUHAP.

Problem struktur contohnya adalah masih banyaknya belum dibangun lembaga-lembaga structural yang diamanatkan KUHAPm seperti rumah tahanan negara (rutan) dan rumah penyimpanan barang sitaan (rupbasan).

Problem substantif dalam KUHAP, terletak pada banyaknya pasal yang pelaksanaannya masih membutuhkan peraturan pelaksanaan, namun belum seluruhnya dibuat hingga kini. Selain itu ada pasal yang menjamin hak tersangka untuk wajib didampingi penasehat hukum (Pasal 56 KUHAP) tetapi tidak ada sanksinyab bila pasal itu tidak dijalankan oleh penyidik/penuntut umum/hakim.

Problem kualitas kultur hukum aparat dan subyek yang diatur (tersangka/terdakwa/korban), agar dapat menegakkan KUHAP secara sungguh-sungguh, malah lebih parah lagi. Masih terdapat berita mengenai penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada tersangka untuk mendapat pengakuannya. Selain itu juga sosok aparat yang kuat dan tidak dapat dilawan secara hukum, atau sosok yang menakutkan untuk diperkarakan, masih kental di mayoritas masyarakat awam hukum.

Problem KUHAP yang lain adalah kian sulitnya menjadikan KUHAP untuk diberlakukan secara unifikasi untuk semua jenis tindak pidana yang terjadi, sebagaimana diidealkan sejak awal mula pembuatannya (pasal 184 KUHP). Kian sulit teratasi karena para pembuat undang-undang dalam kebijakan formulatifnya banyak merumuskan jenis kejahatan baru yang mengatur pula hukum acaranya sendiri, seperti UU Tindak Pidana Korupsi dan UU Terorisme, yang beberapa aturannya bertentangan secara diametral dengan ketentuan dalam KUHAP, atau berbeda sama sekali.

Sangat logis bila muncul kebijakan legislatif yang mengkriminalkan banyak perbuatan mengingat perkembagan dinamika masyarakat yang sangat memungkinkan lahirnya jenis kejahatan baru, yang tidak terakomodir KUHP. Namun, dalam rangka memberlakukan KUHAP sebagai ketentuan perundangan yang terkodifikasi dan terunifikasi, sebaiknya tetap tunduk pada KUHAP. Apabila dirasa masih kurang memadai, maka tidak dengan cara membuat hukum acara baru, melainkan dengan memoerbaharui KUHAP agar dapat mengakomodir perkembangan kebijakan legislatif sedemikian itu, sehingga tidak lagi terjadi pluralism dalam hukum acara pidana di negeri ini.

About rikoapriadi

Blogger is (soon) a politician, law master, and entrepreneur from Kalimantan. Instagram: riko.nandjan (current active social media). Favorite Life Quote: "Be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you; do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go." (Joshua 1:6-7). 3 motivations in life: 1. Jesus, as Lord and Savior; 2. Dayak Culture, as nature blood; 3. Family, first environment to grow up. 3 Favorite Concerns: 1. Serving Jesus and People; 2. Learning Law, Social, and Politics (different dimensions but related each other); 3. Sharpening Economic by Developing Business Legally.

Posted on August 3, 2012, in Law. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: