Hak Negara atas Perikanan Menurut Konvensi Beserta Masalah Normatif

Umum

Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 merupakan perjanjian internasional yang komprehensif di bidang hukum laut termasuk di dalamnya mengatur persoalan perikanan (fishing), bahkan pengaturan sebelumnya, yaitu Konvensi-konvensi Jenewa Tahun 1958 telah mengaturnya secara terpisah dengan Konvensi Jenewa 1958 lainnya, yaitu Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of The High Seas. Konvensi Jenewa 1958 tentang Perikanan dan Sumber Daya Hayati di Laut Lepas tersebut sekarang sudah menjadi bagian pengaturan di Konvensi Hukum Laut Tahun 1982, yaitu tepatnya terdapat dalam pasal 116 sampai pasal 120 Konvesi. Di samping itu, Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 juga mengatur persoalan perikanan ini pada rezim-rezim maritim lainnya. Terutama pada rezim Zona Ekonomi Ekslusif yang terdapat dalam Bab V pasal 55 samapi 75 Konvensi Hukum Laut Tahun  1982.

 

Pengaturan Perikanan Pada Zona Ekonomi Eksklusif

Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 telah mengatur perikanan atau penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif, yaitu diatur oleh ketentuan Pasal 56 yang menyatakan bahwa setiap negara mempunyai hak berdaulat (sovereign rights) untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan mengelola sumber daya alam baik sumber daya alam hayati (living resources) maupun non hayati (non-living resources). Sumber daya alam hayati inilah di mana bidang perikanan yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi setiap negara karena dapat digunakan sebagai lapangan kerja bagi masyarakat suatu negara dan juga mendatangkan devisa negara dengan adanya ekspor ikan ke luar negeri.

Pada pasal 61 ayat (1) Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 menyatakan bahwa negara pantai harus menentukan jumlah tangkapan sumber hayati yang dapat diperbolehkan (allowable catch of the living resources) di zona ekonomi ekslusif, sedangkan pada ayat (2)-nya mengingatkan agar negara pantai untuk memperhatikan bukti ilmiah terbaik (the best scientific evidence) guna menjamin konservasi dan pengelolaan yang tepat, sehingga sumber hayati di zona ekonomi eksklusif tidak dieksploitasi berlebihan (over-exploration).

Konservasi dan pengelolaan tersebut dimaksudkan untuk memanfaatkannya pada tingkat hasil maksimum berkelanjutan (maximum sustainable yiel-msy) bagi ekonomi masyarakat nelayan dan negara berkembang di mana negara pantai harus memperhatikan hal-hal seperti:

  1. Pola penangkapan ikan,
  2. Persediaan ikan, dan
  3. Bekerja sama dengan organisasi internasional baik sub regional, regional, atau global.

Negara pantai harus memperhatikan jenis-jenis ikan yang boleh ditangkap, mempunyai informasi ilmiah, statistika penangkapan, usaha perikanan, kerja sama internasional yang maksudnya adalah untuk konservasi perikanan.

 

Pengaturan Penangkapan Jenis Ikan di Laut

Pada pasal 62 Konvensi Hukum Laut Tahun 1982, mengatur pemanfaatan sumber hayati di zona ekonomi eksklusif, yaitu bahwa negara pantai harus menggalakan tujuan pemanfaatan yang optimal sumber kekayaan hayati, yaitu berupa penangkapan ikan yang diperbolehkan. Negara pantai harus menetapkan kemampuannya untuk melakukan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif, dan apabila tidak memiliki kemampuan untuk menangkap ikan seluruh jumlah yang dibolehkan, maka negara pantai tersebut harus dapat memberikan izin kepada negara lain untuk melakukan penangkapan ikan dari sisa yang dibolehkan sesuai dengan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Negara pantai harus mempertimbangkan semua faktor berkenaan dengan izin penangkapan ikan yang diberikan kepada negara lain. Seperti pemberian izin yang ketat, pembayaran atau kompensasi atas izin penangkapan itu tersebut, penangkapan ikan yang dibolehkan, jumlah penangkapan yang dibolehkan, pengaturan musim penangkapan, ukuran dan jumlat alat penangkap/kapal ikan, pengawasan, pemeriksaan jumlah penangkapan, dan prosedur penegakan hukumnya apabila terjadi pelanggaran izin tersebut.

 

Hak Negara Tidak Berpantai dan Negara yang Geografisnya Tidak Menguntungkan

Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 tidak hanya mengatur persoalan ikan sebagai sumber daya hayati yang menguntungkan negara pantai saja, tetapi konvensi memberikan peluang atau hak akses terhadap ikan bagi negara yang tidak mempunyai pantai (right of landlocked states) dan bagi negara yang secara geografis tidak beruntung (right of geographically disadvantaged states).

Pasal 69 Konvensi menyatakan bahwa negara tidak berpantai mempunyai hak untuk berperan serta atas dasar keadilan dalam penangkapan ikan dari surplus sumber daya hayati di zona ekonomi eksklusif negara-negara pantai. Hak negara tidak berpantai melakukan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif suatu negara pantai selanjutnya berdasarkan persetujuan antara kedua negara tersebut. Demikian juga negara-negara yang secara geografis tidak beruntung mempunyai hak untuk berperan serta dalam penangkapan ikan di zona ekonomi ekslusif negara pantai berdasarkan keadilan dan kesepakatan antara keduanya sesuai dengan ketentuan pasal 70 Konvensi Hukum Laut Tahun 1982.

Negara berpantai dan negara yang secara geografis tidak beruntung tidak dapat melaksanakan haknya tersebut apabila negara pantai yang ekonominya sangat bergantung pada eksploitasi sumber kekayaan hayati di zona ekonomi ekslusif tersebut. Oleh karena itu, semuanya bergantung dan berdasarkan kesepakatan antaera negara pantai dengan kedua jenis negara tersebut, yaitu negara tidak berpantai dan negara yang secara geografis tidak beruntung.

 

Pembatasan atas Peralihan Hak

Pada pasal 72 Konvensi Hukum Laut 1982 mengatur pembatasan peralihan hak (restrictions on transfer of rights) bahwa hak yang dimiliki oleh negara-negara yang tidak mempunyai pantai dan negara-negara yang secara geografis tidak beruntung sebagaimana diatur oleh pasal 69 dan pasal 70 Konvensi, yaitu hak untuk berperan serta melakukan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif suatu negara pantai, hak tersebut tidak boleh dialihkan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada negara ketiga atau warga negaranya dengan cara sewa (lease) atau izin (licence) kevuali disetujui oleh negara yang berkepentingan, yang dalam hal ini adalah negara pantai. Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 dalam pasal 72 tersebut menyatakan juga bahwa hak yang dimiliki oleh kedua jenis negara tersebut dapat meminta bantuan teknis atau keuangan dari negara ketiga atau organisasi internasional dalam memudahkan pelaksanaan hak tersebut berdasarkan kesepakatan dengan negara yang berkepentingan, yaitu negara pantai.

 

Penegakan Hukum oleh Negara Pantai

Penegakan hukum oleh negara pantai di zona ekonomi eksklusif sudah diatur oleh pasal 73 Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 yang berbunyi sebagai berikut (Enfircement of Laws and Regulations of The Coastal State):

  1. Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.
  2. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.
  3. Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.
  4. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing Negara pantai harus segera memberitahukan kepada Negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.

 

 

Hak dan Kewajiban Indonesia serta Status Saat Ini

Kewajiban dalan  bentuk pembuatan undang-undang sebagai tindak lanjut telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 sebenarnya sudah dilakukan, yaitu dengan adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Penggunaan Sumber Daya Alam di Zona Ekonomi Ekslusif, dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan secara lengkap mengatur persoalan perikanan bahkan sudah menetapkan pengadilan perikanan sebagai upaya mencegah dan menghukum para pelaku illegal fishing.

Kewajiban yang harus dilakukan sejak dahulu sampai sekarang dan yang akan datang adalah melestarikan sumber daya alam hayati berupa ikan baik di laut teritorial, perairan kepulauan, dan zona ekonomi eksklusif dengan cara memperkuat armada kapal ikan nelayan Indonesia dan pengawasan serta  penegakan hukum oleh Pemerintah supaya kapal-kapal asing tidak mengambil kekayaan ikan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi negara Indonesia.

 

Penegakan Rezim Perikanan

Dalam konteks rezim perikanan, Hukum Laut 1982 telah mentapkan bahwa negara pantai memiliki hak berdaulat atas sumber daya hayati dan non-hayati yang terkandung di dalam zona 200 mil-nya. Hak ini mencakup hak eksplorasi, mengolah, memelihara dan mengelola sumber-sumber tersebut. Pada kasus kebanyakan sumber daya yang dimaksud adalah yang menyangkut dengan perikanan. Selain itu pasal-pasal Hukum Laut Tahun 1982 juga menjamin kewenangan negara pantai terhadap hak berdaulatnya yang meliputi tindakan-tindakan berupa pemeriksaan kapal, penahanan dan penahanan hingga penuntutan secara hukum (take such measures, including boarding, inspection, arrest and judicial proceedings). Namun terkait dengan penahanan, Hukum Laut 1982 tidak mengizinkan adanya hukuman penjara tanpa persetujuan negara yang warganya terlibat perkara. (penalties for violation of fisheries laws and regulations in the EEZ may not include imprisonment, in the contrary by the States concerned or any other form of corporal punishment).

Malangnya akibat yang ditimbulkan oleh Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing sangat parah. Suatu studi bahkan mengungkapkan bahwa kerugian yang ditimbulkan diperkirakan dapat mencapai US$ 9.5 billion. Akibatnya praktik-praktik dari negara yang terkait menjadi sangat keras terutama dalam melindungi ZEE-nya. Contoh pertama tampak pada sikap tegas pemerintah Australia terhadap pemancing ilegal di perairannya. Menurut konsulat Indonesia di Darwin, pada tanggal 15 Juni 2008, sebuah kapal penangkap ikan berbendera Indonesia bernama Ramlan-07 tertangkap tangan oleh otoritas Australia tengah memancing di laut Arafura. Setelah menahan kapal tersebut otoritas Australia langsung membakar kapal dan memenjarakan keenam awaknya. Ini bukanlah kali yang pertama, pada bulan April 2008, tercatat sedikitnya 253 nelayan asal Indonesia ditangkap oleh otoritas Australia dan dipenjarakan di Darwin Detention Center. Sementara para nelayan tersebut menunggu sidangnya di pusat penahanan, hampir seluruh kapal mereka telah dibakar oleh..otoritas..Australia.

Meski Hukum Laut 1982 tidak merekomendasikan hal tersebut, namun tindakan unilateral memenjarakan nelayan ilegal tanpa perjanjian awal dengan negara terkait, menjadi praktik umum yang dilakukan oleh negara-negara pantai. Salah satu contohnya adalah UU Kelautan Republik Indonesia nomor 31 Tahun 2004 . Dalam pasalnya, UU ini menetapkan hukuman penjara bagi nelayan yang terlibat penangkapan ikan ilegal di wilayah perikanan Indonesia yang meliputi sungai, danau, rawa, laut teritorial termasuk juga di dalamnya adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Untuk memberikan ilustrasi lain tentang tindakan keras yang dilakukan oleh negara pantai, perlu ditinjau ulang mengenai kasus yang dialami kapal Monte Confurco. Kasus ini melibatkan kapal berbendera Sisilia yang dihentikan dan diperiksa oleh otoritas Perancis di Kerguelen (Kepulauan Antartika yang diklaim Perancis). Meski tidak ditemnukan adanya ikan segar di dalam kapal, namun kapal tersebut tetap menghadapi tuntutan pencurian ikan. Kapal Sisilia tersebut kedapatan menyimpan 158 tons Patagonian toothfish (jenis ikan), longlines (jenis pukat) dan umpan beku yang seolah-olah baru dilepaskan dilaut. Karena kapal tidak dapat menunjukan bukti bahwa ikan-ikan tersebut ditangkap didaerah yang ditentukan dan tidak memberikan pemberitahuan tentang pelayarannya maka Pengadilan Internasiaonal memenangkan Perancis untuk kasus ini. Kasus ini kemudian menjadi jurispruden bahwa kapal ikan yang didapati berlayar di ZEE negara lain, tanpa ijin dan membawa ikan dapat dituduh mencuri ikan di ZEE tersebut. Dengan kata lain, untuk mengindari penyitaan terhadap kargonya, suatu kapal ikan harus meminta ijin terlebih dahulu untuk melintas di suatu ZEE.
Pada kasus perikanan diatas Landas Kontinen, rezim yang berlaku sebenarnya sama dengan perikanan di laut lepas. Untuk ini LOS 1982 telah mengatur bahwa, terkecuali untuk “sedentary species,” negara manpun berhak menangkap ikan di perairan diatas Landas Kontinen suatu negara. Namun tindakan unilateral negara pantai dalam melindungi cadangan ikan “lainnya” tidak dapat dihindarkan. Pada bulan Mei 1994, Kanada mengeluarkan undang-undang yang memperluas kewenangannya untuk mengatur penangkapan ikan di daerah yang dikenal sebagai Nose dan Tail dari Grand Banks. Area-area ini sebenarnya terletak pada landas kontinen Kanada, bagian tenggara Newfoundland, yang sebenarnya sudah berada diluar zona 200 mil. Menurut UU tersebut Kanada berhak menangkap setiap kapal yang kedapatan menangkap ikan yang tergolong spesies-spesies yang dilindungi. Kapal yang tertangkap akan ditarik ke pelabuhan dan Captain kapal dapat dituntut denda sebanyak US$360,000 termasuk kehilangan hasil tangkapannya. Oleh karena itu, legislasi ini dapat dianggap sebagai tindakan unilateral Kanada dalam memperluas jurisdiksinya di luar apa yang telah ditetapkan sebagai jarak 200 mil dari kesepakatan internasional di dalam Hukum Laut Tahun 1982.

Selain itu masih terdapat ketidaksepahaman mengenai apa yang dimaksud dengan “sedentary species.” Namun lagi-lagi negara pantai bertindak secara unilateral dalam menentukan status suatu spesies menurut kepentingan nasionalnya. Hal ini terlihat pada kasus penangkapan 2 kapal ikan berbendera Amerika oleh otoritas Kanada pada bulan Juli 1994. Kedua kapal tersebut kedapatan menangkap Icelandic Scallops dari Landas Kontinen Kanada diluar batas zona 200 mil. Sementara kedua negara masih berdebat soal status dari Icelandic Scallops (apakah termasuk sedentary species atau bukan) Kanada tetap memberlakukan penangkapan terhadap kapal-kapal pemancing lainnya. Akan tetapi, Kanda akhirnya secara berhasil meloloskan undang-undang sepihaknya tersebut. Beberapa bulan kemudian Amerika akhirnya mengakui klaim Kanada atas spesies yang sebenarnya terletak diluar batas zona 200 mil.

About rikoapriadi

Blogger is (soon) a politician, law master, and entrepreneur from Kalimantan. Instagram: riko.nandjan (current active social media). Favorite Life Quote: "Be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you; do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go." (Joshua 1:6-7). 3 motivations in life: 1. Jesus, as Lord and Savior; 2. Dayak Culture, as nature blood; 3. Family, first environment to grow up. 3 Favorite Concerns: 1. Serving Jesus and People; 2. Learning Law, Social, and Politics (different dimensions but related each other); 3. Sharpening Economic by Developing Business Legally.

Posted on February 3, 2013, in Law. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: