Perjanjian Sewa Menyewa Terhadap Lahan/Tanah Yang Diperoleh Berdasarkan Hukum Waris Adat Minangkabau

  1. Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain/lebih (Pasal 1313 BW).

Perjanjian mengandung unsur:

  1. Perbuatan. Perbuatan membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan
  2. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih. Paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.
  3. Mengikatkan dirinya. Dalam perjanjian, para pihak terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Agar suatu Perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 BW yaitu:

  1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
  2. Cakap untuk membuat perikatan, Para pihak mampu membuat suatu perjanjian.
  3. Suatu hal tertentu.
  4. Suatu sebab atau causa yang halal.

Syarat pertama dan kedua menyangkut subyek, sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai obyek. Terdapatnya cacat kehendak (keliru, paksaan, penipuan) atau tidak cakap untuk membuat perikatan, mengenai subyek mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Sementara apabila syarat ketiga dan keempat mengenai obyek tidak

terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum.

Perjanjian Sewa Menyewa

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir itu (perhatikan Pasal 1548 KUHPerdata).

Unsur-unsur Sewa Menyewa sebagai berikut:

  • Adanya pihak yang menyewakan dan pihak penyewa,
  • Adanya konsensus antara kedua belah pihak,
  • Adanya objek sewa menyewa, yaitu barang, baik bergerak maupun tidak bergerak,
  • Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu benda,
  • Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan.
  1. Hukum Waris

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Waris adalah orang yg berhak menerima harta pusaka dr orang yg telah meninggal. Hukum Waris adalah hukum yg mengatur tt nasib harta peninggalan pewaris.

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia terpengaruh atas tiga hal:

  1. Pengaruh sistem hukum barat yang merupakan warisan kolonial penjajah khususnya Belanda
  2. Hukum adat yang merupakan suatu kebiasaan-kebiasaan yang telah mendarah daging pada masyarakat Indonesia dan biasanya hukum adat tersebut tidak tertulis.
  3. Hukum Islam

Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia merupakan hukum yang mengadopsi berbagai hukum yang telah masuk ke dalam negeri ini khusunya tiga pilar yang telah dijelaskan, begitu pula dengan Hukum Waris. Peta pluralism hukum waris di Indonesia:

  1. Hukum Waris Barat/KUHPerdata
  2. Hukum Waris Islam
  3. Hukum Waris Adat
  1. Hukum Waris Adat Minangkabau

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa hukum hukum adat yang merupakan suatu kebiasaan-kebiasaan yang telah mendarah daging pada masyarakat Indonesia dan biasanya hukum adat tersebut tidak tertulis.

Secara umum, terjadinya pewarisan diperlukan unsur-unsur sebagai berikut:

  1. Adanya orang yang meninggal dunia, yang meninggalkan harta warisan yang disebut pewaris
    b. Adanya orang yang masih hidup yaitu orang yang menurut Undang-undang atau testaman berhak mendapat waris, yang disebut ahli waris
  2. Adanya benda yang ditinggalkan, yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris pada saat ia meninggal dunia yang disebut harta warisan.

Untuk memahami Hukum Waris Adat Minangkabau yang unik, penting dipahami secara berurutan dimulai dari: harta warisan, cara pewarisan, ahli waris, dan pewaris, serta pengelolaan atas Harta Waris Pusako Tinggi.

Harta Warisan

Harta warisan dibahas lebih dahulu karena menjadi dasar pembagian di dalam Waris Adat Minang. Harta warisan di Minangkabau dikenal dengan harta pusako, yaitu harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia dan diwarisi oleh ahli waris menurut ketentuan yang berlaku sepanjang yang diberlakukan oleh adat dan syarak (dalam hal syarak, bahwa faktanya hampir atau bahkan seluruhnya orang Minangkabau memeluk agama Islam). Dalam adat Minangkabau, Harta adalah harta yang dikuasai oleh kaum secara kolektif, sedangkan ahli waris adalah anggota kaum secara kolektif pula, maka kematian seseorang dalam kaum tidak banyak menimbulkan masalah. Harta tetap tinggal pada rumah yang ditempati oleh kaum untuk dimanfaatkan bersama oleh seluruh anggota kaum itu. Penerusan harta atau peranan pengurusan atas harta pusaka hanya menyangkut harta pusaka tinggi yang murni, dengan arti belum dimasuki unsur harta pencarian yang kemudian menjadi harta pusaka rendah.

Harta warisan dibedakan menjadi dua bagian: yaitu harta pusako tinggi dan harta pusako rendah.
1. Harta Pusako Tinggi

Harta Pusako tinggi adalah harta yang diperoleh dengan tambilang besi, yaitu harta yang diperdapat oleh seseorang dengan manaruko. Yang dimaksudkan dengan manaruko tersebut adalah membuat/ mengolah sawah jo ladang dari wilayat, bumi yang belum diolah sehingga diolah dengan mempergunakan alat perkakas diantaranya dikenal dengan tambilang besi.
Harta Pusako tinggi inilah yang diwarisi secara turun temurun dari Niniak kepada Datuk dari Datuak kepada Mamak dan dari mamak kepada Kemenakan menurut aturan sepanjang ketentuan adat yang berlaku. Harta pusako tinggi itu antara lain: Rumah Gadang, Pandam Pakuburan, Sawah Ladang, Hutan Tanah, luak tapian, dan dangau paladangan.
Dalam harta pusako tinggi tersebut ada hutan tanah yang telah diolah dan ada yang belum diolah oleh manusia namun telah ada rumusan atau aturan menurut adat warih maupun tutur yang diterima secara turun temurun ada orang yang berhak memilkinya; “Hak bamiliak Harta Banampunyo”. Maka harta yang belum diolah atau belum ada orang yang diberi hak tunggu, hak mendiami atau hak pakai maka harta tersebut dinamakan dengan harta wilayat. Ada yang disebut dengan Harta wilayat nagari ada yang disebut dengan harta wilayat suku, dan ada yang disebut dengan harta wilayat kaum. Penggunaan dan pemanfaatan harta wilayat tersebut diatur menurut aturan yang berlaku sepanjang adat dan diberlakukan oleh nagari, suku maupun kaum yang berhak menguasai dan mengolah harta tersebut.

Harta pusaka tinggi diperoleh secara turun temurun yang tidak dapat dialihkan kepemilikannya, tetapi hanya dapat dinikmati hasilnya untuk kepentingan bersama.

  1. Harta Pusako Rendah

Harta Pusako Rendah yaitu harta yang diperoleh oleh seseorang tidak dengan mempergunakan Tambilang Besi, artinya tidak manaruko, tidak membuat dan tidak mengolah hutan, tanah, wilayah, bumi ini melainkan diperdapat dengan Tambilang Emas, hadiah maupun hibah dari orang lain.

Harta pusako rendah ini yang diwarisi oleh anak maupun cucu yang pengaturannya atau pembagiannya diatur baik melalui hukum waris nasional (dalam KUHPerdata) atau hukum Islam.

Dari pengertian kedua jenis harta pusaka tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam hal kepemilikan tanah pun terdapat dua pembagian:

  1. Tanah yang merupakan bagian dari Harta Pusaka Tinggi, artinya tanah warisan turun temurun oleh nagari, suku maupun kaum yang berhak menguasai dan mengolah tanah tersebut, dimiliki secara bersama-sama dan untuk kepentingan bersama-sama juga.
  2. Tanah yang merupakan bagian dari Harta Pusaka Rendah, artinya tanah yang diperoleh dari pencaharian seseorang, baik melalui keuntungan hasil usaha yang kemudian digunakan untuk membeli tanah dan menjadi milik Pribadi, tanah dimiliki secara pribadi sesuai tujuan penggunaannya.
  3. Yang perlu dikaji lebih jauh adalah apabila sewa menyewa akan dilakukan pada objek tanah/lahan yang merupakan bagian dari harta pusako tinggi, karena Hukum Waris Adat Minangkabau berlaku erat pada jenis harta ini.

Tanah yang menjadi Harta Pusako Tinggi dapat disimpulkan merupakah tanah ulayat yang diakui dan sejalan keberadaannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pasal 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang berbunyi:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Serta Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

“Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan”.

Tanah Harta Pusako Tinggi Di Minangkabau

Fungsi tanah adat atau ulayat harus sesuai dan sejiwa dengan Pasal 6 UUPA, yang menyatakan bahwa “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”, mengandung arti bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang atau badan hukum, tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu akan dipergunakan kalau hak itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Peranan dan fungsi masyarakat hukum adat menurut hukum ulayat adalah sebagai badan yang menguasai dan mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan tanah bagi kesejahteraan anggota warga masyarakat. Masyarakat hukum melalui para pejabat adat, berperan sebagai pemelihara dan penjaga yang menjamin keamanan serta kenyamanan penggunaan tanah maupun menikmati hasilnya. Maka fungsi masyarakat hukum adalah sebagai wadah penyedia lahan serta penegakan norma-norma ulayat agar dipenuhi setiap warga termasuk orang asing

yang berdiam di dalam lingkungan hukum yuridis ulayat

 

Jenis-jenis Tanah Ulayat

Tanah ulayat/Tanah Harta Pusako Tinggi di Minangkabau dapat dibedakan dari bentuk hak atas tanah yang timbul dari keterkaitan masyarakat dengan tanah sebagai berikut:

  1. Tanah Ulayat Rajo

Tanah ulayat ini penguasanya adalah rajo/penghulu dan letaknya jauh dari kampung. Tanah ulayat rajo ini dalam bentuk hutan rimba, bukit dan gunung, padang dan belukar, rawang dan paya, sungai dan danau, serta laut dan telaga.

  1. Tanah Ulayat Nagari

Tanah ulayat nagari letaknya dekat dari kampung. Tanah ini penguasanya penghulu-penghulu dalam nagari. Tanah tersebut dapat berbentuk padang ilalang, semak belukar atau padang rumput, bukit, gunung, lurah, sungai, danau, tabek atau kolam, dan lain sebagainya. Penguasa tanah ulayat nagari tergantung kepada system pemerintahan adat yang berlaku, yaitu sistem pemerintahan koto piliang atau sistem pemerintahan bodi caniago. Menurut system pemerintahan koto piliang tanah ulayat tersebut dikuasai oleh penghulu pucuk, sedangkan pada sistem pemerintahan bodi caniago penguasa tanah ulayat ialah penghulu-penghulu dalam nagari.

  1. Tanah Ulayat Suku

Tanah ulayat ini dipunyai secara bersama seluruh anggota suku yang diwarisi secara turun temurun dalam keadaan utuh dan pengusanya adalah penghulu suku.

  1. Tanah Ulayat Kaum

Tanah ulayat ini dimiliki secara bersama dalam garis keturunan matrelinial yang diwarisi turun temurun dalam keadaan utuh yang tidak terbagi-bagi. Penguasanya adalah penghulu kaum.

Menurut Hermayulis bentuk hak atas tanah yang timbul adalah sebagai berikut:

  1. Manah (ulayat) nagari, yaitu seluruh wilayah (tanah) yang dimiliki dan dikuasai oleh seluruh suku yang terdapat dalam nagari. Wilayah itu meliputi rimbo (rimba) atau suatu areal hutan yang belum diolah tetapi masyarakat selalu mengambil hasil hutan tersebut. Manah (ulayat) nagari merupakan gabungan dari manah suku.
  2. Manah Suku, yaitu seluruh wilayah yang dimiliki atau dikuasai oleh semua anggota suku secara turun temurun dibawah pengawasan Penghulu Pucuk atau Penghulu Andiko. Baik tanah yang berasal dari menempati maupun melalui manaruko atas tanah manah nagari, gadang manyimpang, dimana tanah tersebut berada dibawah pengawasan dan pemeliharaan penghulu dalam suku yang bersangkutan.
  3. Manah Kaum, yaitu seluruh wilayah yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu kaum secara turun temurun dibawah penguasaan penghulu kaum. Tanah tersebut dapat berupa tanah yang berasal dari peristiwa gadang manyimpang dari suku asal. Dengan adanya perkembangan anggota suatu kaum dan terjadinya beberapa kali gadang manyimpang, maka lahirlah terminology “Pusako Tinggi” untuk manah kaum ini lebih tepat dinamakan pusako tinggi.
  4. Manah paruik, yaitu tanah yang dikuasai oleh suatu paruik. Manah ini berasal dari pembahagian tanah ulayat kaum karena gadang manyimpang atau karena hasil penemuan okupasi terhadap daerah baru.
  5. Manah keluarga inti, yaitu tanah yang dikuasai oleh suatu bagian dari paruik yang telah mengalami pewarisan tetapi belum melebihi tiga generasi, atau berasal dari pencaharian, taruko dan sebagainya.

Cara Pewarisan Adat Minangkabau

Menurut Adat minangkabau yang menganut sistim matrilineal atau garis keturunan dari pihak ibu/perempuan terdapat dua macam waris, yaitu Warih batali darah dan Warih batali sabab.

1.Warih batali darah:

adalah warih yang berasal dari keturunan ibu,dan terbagi atas dua macam: Warih nan saluruh dan Warih nan kabulieh. Keduanya ini juga disebut dengan warih karano pangkek.

  1. Warih nan saluruh:

Seluruh anggota kemenakan, adik, kakak, cucu, pawiek, ciciek,ibu,mamak laki laki,dan perempuan dari satu lingkungan cupak adat,atau payuang yang satu dari soko. Dalam adat hal ini disebut bertali darah dari tali ibu.

Semua pusako diterima secara turun temurun oleh anggota kaum baik pihak laki laki maupun perempuan tanpa terkecuali,dan tidak dapat diperjual belikan.
b. Warih nan kabulieh:

Apabila ada salah seorang atau beberapa orang berniat pindah ketempat lain untuk mencari penghidupan,dan meluaskan keturunan, dengan persetujuan bersama dari anggota kaum yang ditinggalkan. Apabila ditempat yang dituju anggota yang pindah ini manaruko sawah jo ladang, mambuek rumah dengan tanggo, mambuek labuah jo tapian,mancari pandam pakuburan, sehingga menjadi suatu kesatuan kaum yang jumlahnya besar pula.
Untuk memimpin kaum anggota kaum yang berpindah ini dengan kata mufakat didirikan pula gelar pusako (soko), yang gelarnya sama dengan gelar soko yang ditinggalkan di kampung halaman (tempat pertama),maka kaum inilah yang disebut warih nan kabilieh dari kaum asalnya.
Secara timbal balik dapat menggantikan soko yang bersangkutan begitupun dengan pusako bila diperlukan. Umpama kaum pertama demi menghindari kepunahan maka boleh menjemput kaum ditempat yang kedua untuk menyambung keturunan,soko maupun pusako. Begitupun juga sebaliknya.
Mengenai harta pusaka pusako, tidak dibenarkan untuk dipindahkan andai telah punah salah satu kaum yang bersangkutan, kabau mati kubangan tingga,ruso malompek baluka tingga, hanya boleh diurus langsung oleh pihak yang tinggal dengan melanjutkan keturunan dengan jalan membawa gantinya yang baru dari dua kaum yang bersangkutan.

  1. Wari batali sabab:

Adalah karena suatu sebab yang mengakibatkan menjadi waris suatu kaum.Dalam adat dinyatakan bahwa soko tak dapek di sokoi,pusako dapek di pusakoi, artinya gelar adat tak dapat di warisi namun harta pusaka dapat diwarisi dengan ketentuan tagantuang manuruik alua jo patuik,dengan arti kata melalui kata mufakat bersama.

Warih batali sabab dibagi atas tiga macam: Warih sabab batali adat, Warih sabab batali buek, dan Warih sabab batali budi

  1. Warih sabab batali adat:

Suatu kaum dapat menjadi waris harta pusaka suatu kaum karena bertali adat,walau berlainan gelar pusako,namun berada dalam lingkungan suatu adat atau dalam suatu kampung atau nagari.
Umpama dalam suatu nagari ada dua atau tiga penghulu adat dan memiliki soko (gelar pusaka)adat yang berlainan namun pada dasrnya karena diikat oleh suatu kesatuan dan kekerabatan disebabkan hukum, adat, rasa dan malu, serta setiap pekerjaan dilaksanakan bersama-sama, barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang.
Umpama ada salah satu kaum adat yang mengalami kepunahan maka harta pusaka dapat diwarisi oleh penghulu (soko) adat lain sesuai dengan tali adat mulanya,mana yang lebih dekat, dan inil harus menurut alur dengan patut sesuai dengan hukum adat.Namun tentang gelar adat (soko) tidak dapat diwarisi.

  1. Warih sabab batali buek:

Kesepakatan yang dibuat bersama dalam suatu suku dengan kata mufakat untuk menjadikan seseorang memiliki dan mewarisi harta pusaka dari seorang penghulu suatu kaum,walaupun bukan keluarga atau kemenakan ataupun sepesukuan.hal ini dapat terjadi karena besarnya jasa orang tersebut sehingga penghulu suatu kaum mengangkat orang itu menjadi kemenakan sepanjang adat.

Apabila penghulu yang mengangkat orang tersebut telah habis keturunannya,maka orang itu dapat menerima waris harta pusaka setelah mufakat dari penghulu-penghulu lainnya dalam kaum tersebut.

  1. Warih sabab batali budi:

Seseorang yang pada mulanya tidak ada sangkut paut,baik jasa maupun kekeluargaan datang kepada seorang penghulu,dan dengan kata sepakat orang yang datang tersebut diangkat menjadi kemenakan.setelah penghulu kaum itu meninggal maka orang tersebut dapat menerima harta pusaka.
Ketiga macam warih batali sabab diatas hanya dapat mewarisi harta pusaka tinggi dan ini terjadi bila kaum suatu penghulu telah punah, namun semuanya dilaksanakan harus dengan rundingan dan kata mufakat dan biasaya terjadi pada yang telah punah.

Ahli Waris Harta Pusako Tinggi

Ahli waris disini adalah orang atau orang-orang yang memiliki peranan dalam pengurusan harta. Menurut adat minangkabau pemegang harta secara praktis adalah perempuan, karena ditangannya terpusat kekerabatan matrilineal. Dalam beberapa literatur tradisional adat yaitu tambo, dijelaskan bahwa menurut asalnya warisan adalah untuk anak sebagaimana berlaku dalam sistem kewarisan sistem parental.

Sesuai dengan tertib susunan menurut hukum ibu, maka ahli waris menurut hukum adat Minangkabau dihitung dari garis ibu. Pada masyarakat Minangkabau, harta peninggalan dapat berupa harta pusaka tinggi dan atau harta pusaka rendah (harta pencarian). Kalau yang dibicarakan harta pusaka tinggi, maka ahli warisnya ialah anggota-anggota keluarga dilihat dari garis ibu. Namun, kalau yang dibicarakan itu harta pusaka rendah (harta pencarian), maka ada dua kemungkinan, yaitu bila diwasiatkan maka kepada siapa harta itu diwariskan tergantung dari kemauan si meninggal pada masa hidupnya, namun bila tidak diwasiatkan maka akan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara hukum waris perdata maupun hukum waris Islam.

Pewaris

Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan pada garis keturunan ibu. Dalam hal ini ibu beserta anak-anaknya baik perempuan atau laki-laki dan anak dari anak perempuannya dan seterusnya kebawah berdasar garis perempuan adalah satu kesatuan kerabat. Seorang suami bukanlah bagian dari kerabat, dia dipandang sebagai pendatang. Dalam hal ini sistem perkawinan yang berlaku adalah sistem perkawinan semendo.

Harta dijaga oleh seorang mamak yang tertua dalam kaum atau mamak kepala waris. Kalau laki-laki yang tertua tidak ada dan halnya laki-laki itu masih kecil maka kedudukan mamak kapala waris dapat digantikan oleh seorang perempuan yang tua (tertua) yang disebut dengan ekor waris. Dialah yang berwenang untuk menentukan harta pusaka yang akan diolah anak kemenakan yang sekaum itu.

Pengelolaan Tanah Ulayat

Tanah ulayat di Minangkabau dimanfaatkan untuk kesejahteraan anak kemenakan atau sebagai tanah cadangan bagi anak kemenakan yang makin bertambah dikemudian hari. Dalam pemanfaatan tanah ulayat/pusako di Minangkabau dikenal pepatah “kabau pai kubangan tingga”. Jadi dalam hal ini tanah ulayat hanya bisa dimanfaatkan dan tidak dapat dialihkan.

Tanah ulayat tidak boleh dijual atau dihilangkan begitu saja.

Sifat kebersamaan dapat dilihat pola pemilikan dan pengolahan tanah, pendirian rumah adat dan bangunan nagari. Tanah adalah milik kaum, suku dan nagari, bukan milik individu. Akan tetapi setiap individu dalam suatu nagari tradisional akan terjamin hidup mereka, karena semua individu adalah anggota dari salah satu kaum matrilineal. Dan tanah sebagai sumber ekonomi utama adalah diperuntukan bagi kesejahteraan anggota kaum tersebut. Pengolahan tanah dilakukan pula secara tolong menolong. Pembangunan rumah adat juga dilaksanakan dengan tolong menolong. Demikian juga pembangunan semua infra-struktur social ekonomi nagari.

Kebersamaan satu kaum itu di manifestasikan pula dalam system kekerabatan matrilineal Minangkabau, yaitu bahwa sepanjang hayat mereka setiap individu adalah anggota dari kerabat matrilinealnya. Perkawinan atau perantauan tidak merubah status seseorang, harta komunal adalah jaminan hidup mereka, kerena itu setiap orang dituntut oleh adat untuk memelihara dan memperbesar harta pusaka kaumnya. Sistem pemilikan komunal dan keluarga luas ini merupakan system asuransi dalam masyarakat Minangkabau.

Dalam mengambil keputusan dan pemerintahan, kebersamaan itu dimanifestasikan dalam pengambilan keputusan berdasarkan permusyawaratan dan permufakatan. Permusyawaratan tersebut diadakan mulai dari kaum yang mendiami sebuah rumah gadang sampai pada permusyawaratan para penghulu dalam kerapatan adat nagari. Kekuasaan yang tertinggi adalah kebenaran yang dicari melalui permusyawaratan, mulai dari kerapatan kaum sampai kerapatan adat nagari.

Bagi anggota kaum atau suku juga dikenal istilah “Ganggam bauntuak, Hiduik bapadok, Pagang bamansiang”. Pemegang ganggam bauntuak dapat mengelola tanah ulayat tersebut sepenuhnya, tetapi hanya mendapat hak menikmati hasil atas tanah ulayat tersebut dan tidak memiliki tanahnya. Disamping itu pemanfaatan hak tanah ulayat baik oleh komunitas masyarakat yang bersangkutan maupun oleh orang lain juga dapat dilakukan dengan sistem bagi hasil atau sewa yang dalam istilah adat Minangkabau disebut membayar “bungo” atau bea. Falsafat adat tentang bea ini menyatakan sebagai berikut :

Ka ladang babungo ampiang Ke ladang berbunga emping

Ka rimbo babungo kayu Ke rimba berbunga kayu

Ka hutan bapancang alas Ke hutan berpancang alas

Ka ngalau babungo guo Ke ngalau berbunga gua

Ka lauik babungo karang Ke laut berbunga karang

Ka tambang babungo ameh Ke tambang berbunga emas

Hak danciang pangaluaran Hak dancing harus dikeluarkan

Ubua-ubua gantuang kamudi Ubur-ubur digantungkan dikemudi

Orang yang mengelola tanah ulayat seperti ini disebut dengan “penggarap”. Besarnya bagi hasil, sewa dan bungo (bea) yang harus dibayarkan oleh si penggarap kepada pemegang hak tanah ulayat kaum dan suku biasanya disepakati bersama dalam suatu nagari. Sedangkan untuk ulayat nagari dan ulayat rajo ditentukan dari hasil musyawarah penghulu-penghulu yang ada dalam suatu nagari, karena ulayat nagari adalah juga sebagai sumber penghasilan bagi suatu nagari. Pengelolaan tanah ulayat lainnya yang sering dianggap oleh masyarakat hukum adat Minangkabau saat ini sebagai pelepasan hak atas tanah ulayat adalah “siliah jariah”. Perbuatan hukum siliah jariah ini pada hakekatnya adalah mengganti jerih payah orang atau nenek moyang yang “manaruko” (membuka) tanah ulayat tersebut.

Setiap bentuk pengelolaan tanah ulayat walaupun hanya bersifat sementara harus disepakati bersama oleh anggota kaum, suku, atau nagari. Dalam pengelolaan tanah ulayat, penguasa tanah ulayat yaitu penghulu atau mamak kepala waris akan bertindak ke luar dan ke dalam dengan prinsip keseimbangan dan keadilan, sebagai mana falsafah adat manyatakan “urang mandapek, awak indak kailangan” (orang yang mendapat, kita tidak kehilangan).

Proses Akuisisi Lahan Bila Suatu Pihak Ingin Melakukan Hubungan Sewa Menyewa Tanah Di Minangkabau

  1. Objek hak sewa menurut UUPA adalah tanah, sedangkan objek hak sewa menurut hukum adat Minangkabau adalah hak mengolah atau hak menikmati hasil ulayat bukan atas tanahnya.
  2. Sebagaimana dijelaskan perihal pengelolaan tanah ulayat/tanah Harta Pusako Tinggi di atas, bahwa pemanfaatan hak tanah ulayat baik oleh komunitas masyarakat yang bersangkutan maupun oleh orang lain dapat dilakukan dengan sistem bagi hasil atau sewa yang dalam istilah adat Minangkabau disebut membayar “bungo” atau bea.
  3. Tanah Harta Pusako Tinggi tetap kepunyaan suatu kaum atau suku, meskipun telah mengalami pengalihan hak (salah satunya adalah berdasarkan pewarisan menurut Hukum Waris Adat Minangkabau)
  4. Pemegang hak atas tanah ulayat/Harta Pusako Tinggi adalah secara kolektif, artinya oleh suatu kaum, suku, atau nagari.

5. Apabila suatu pihak hendak melakukan proses sewa menyewa di tanah Harta Pusako Tinggi, maka harus dilakukan dengan dengan mendapat kesepakatan bersama anggota kaum, suku, atau nagari. Dalam pengelolaan tanah ulayat, penguasa tanah ulayat yaitu penghulu atau mamak kepala waris akan bertindak ke luar dan ke dalam (mewakili).

About rikoapriadi

Blogger is (soon) a politician, law master, and entrepreneur from Kalimantan. Instagram: riko.nandjan (current active social media). Favorite Life Quote: "Be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you; do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go." (Joshua 1:6-7). 3 motivations in life: 1. Jesus, as Lord and Savior; 2. Dayak Culture, as nature blood; 3. Family, first environment to grow up. 3 Favorite Concerns: 1. Serving Jesus and People; 2. Learning Law, Social, and Politics (different dimensions but related each other); 3. Sharpening Economic by Developing Business Legally.

Posted on May 8, 2015, in Law. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: