Bentuk Kerjasama Jangka Pendek dan Menengah Yang Memungkinkan Dalam Penggunaan Aset Negara: Sewa dan Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Berikut adalah hasil analisa bentuk kerjasama yang memungkinkan guna penggunaan/sewa aset negara, serta syarat-syarat yang diperlukan.

 

Pada dasarnya aset negara yang dimaksud adalah Barang Milik Negara. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.33 Tahun 2012 berbunyi:

“Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.”

 

Ada beberapa bentuk kerjasama yang untuk penggunaan BMN yang dimaksud, sebagaimana diatur dalam PMK No.96 Tahun 2007, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah  guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

 

Secara garis besar, bentuk penggunaan yang disebut di atas adalah:

  1. Sewa, adalah pemanfaatan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai (Lampiran PMK 96/2007).
  2. Pinjam Pakai, adalah penyerahan penggunaan Barang Milik Negara antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu berakhir Barang Milik Negara tersebutdiserahkan kembali kepada pemerintah pusat (Lampiran PMK 96/2007).
  3. Kerjasama pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya (Lampiran PMK 96/2007). KSP atas BMN dilaksanakan dengan ketentuan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap BMN (Pasal 62 PMK 78/2014).
  4. BGS dan BSG dilakukan untuk menyediakan bangunan dan fasilitasnya dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga, yang dana pembangunannya tidak tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Lampiran PMK 96/2007).

– Bangun Guna Serah (BGS) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah pusat oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada Pengelola Barang setelah berakhirnya jangka waktu.

– Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah pusat oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pengelola Barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.

 

Dari penjelasan secara garis besar tersebut maka bentuk kerjasama yang memungkinkan adalah Sewa.

 

Di dalam Pasal 5 ayat 1 PMK 33/2012, pihak yang dapat menyewakan BMN adalah pengelola BMN dan pengguna BMN (dengan persetujuan pengelola BMN).

Dalam Bab I Ketentuan Umum PMK 33/2012, Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN, sedangkan Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN.

 

Secara arti kata, Stasiun Repeater/Relay dan Repeater Radio Telekomunikasi termasuk BMN tanah dan/atau bangunan. Namun perlu diperjelas posisi Ditjen PU disini apakah sebagai pengelola atau pengguna (karena pengguna adalah instansi pemerintah, namun BMN yang digunakan tersebut bukan kepemilikan instansinya, melainkan milik instansi lain).

 

Dan pihak yang dapat menyewa BMN (pasal 5 ayat 2 PMK 33/2012) adalah:

  1. Pemerintah Daerah;
  2. Badan Usaha Milik Negara;
  3. Badan Usaha Milik Daerah;
  4. Swasta;
  5. Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/negara; dan
  6. Badan hukum lainnya

 

Secara prosedur, pengajuan permohonan dari calon penyewa kepada pihak yang menyewakan ada dua, yaitu kepada pengelola BMN dan pengguna BMN.

 

Kepada pengelola diatur di dalam Pasal 45 PMK 33/2012:

Calon penyewa mengajukan permohonan Sewa kepada Pengelola

Barang dengan disertai:

  1. data usulan Sewa, antara lain:
  2. latar belakang permohonan;
  3. jangka waktu penyewaan, termasuk periodesitas sewa; dan
  • peruntukan Sewa.
  1. data BMN yang diajukan untuk dilakukan Sewa;
  2. data calon penyewa, antara lain:
  3. nama;
  4. alamat;
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  1. surat permohonan Sewa dari calon penyewa; dan
  2. bentuk kelembagaan, jenis kegiatan usaha, fotokopi Surat Izin Usaha/Tanda Izin Usaha atau yang sejenis untuk calon penyewa yang berbentuk badan hukum/badan usaha.
  3. surat pernyataan/persetujuan, antara lain:
  4. pernyataan/persetujuan dari pemilik/pengurus, perwakilan pemilik/pengurus, atau kuasa pemilik/pengurus dalam hal calon penyewa berbentuk badan hukum/badan usaha; dan
  5. pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan memelihara BMN serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu

 

Kepada pengguna BMN diatur dalam pasal 49 sampai dengan pasal 52 PMK 33/2012:

Pasal 49

Pengguna Barang mengajukan usulan kepada Pengelola Barang untuk menyewakan BMN berupa sebagian tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau bangunan sesuai dengan kewenangannya, dengan disertai:

  1. data usulan Sewa;
  2. data BMN yang diusulkan untuk disewakan;
  3. data calon penyewa;
  4. data transaksi Sewa yang sebanding dan sejenis yang ada di sekitar BMN yang diusulkan untuk disewakan; dan
  5. surat pernyataan dari Pengguna Barang.

 

Pasal 50

(1) Data usulan Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a meliputi antara lain:

  1. dasar pertimbangan dilakukan Sewa;
  2. usulan jangka waktu penyewaan, termasuk periodesitas Sewa; dan
  3. surat usulan Sewa dari calon penyewa kepada Pengguna Barang.

(2) Dalam hal BMN yang diusulkan untuk disewakan berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan nilai buku BMN yang akan disewakan sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Pengguna Barang menyertakan usulan besaran sewa sesuai hasil perhitungan berdasarkan formula tarif Sewa.

(3) Dalam hal BMN yang diusulkan untuk disewakan berupa selain tanah dan/atau bangunan, Pengguna Barang menyertakan usulan besaran Sewa sebagai bagian data usulan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berupa:

  1. formula Sewa berdasarkan hasil kajian Pengguna Barang; atau
  2. nilai Sewa berdasarkan hasil perhitungan Pengguna Barang.

 

Pasal 51

Data BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b meliputi:

  1. foto atau gambar BMN, berupa:
  2. gambar lokasi dan/atau site plan tanah dan/ataubangunan yang akan disewakan;
  3. foto bangunan dan bagian bangunan yang akan disewakan; dan/atau
  • foto BMN selain tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan.
  1. kuantitas BMN, berupa:
  2. luas tanah dan/atau bangunan keseluruhan dan yang akan disewakan; atau
  3. jumlah atau kapasitas BMN selain tanah dan/atau bangunan.
  4. nilai BMN yang akan disewakan, berupa:
  5. nilai tanah dan/atau bangunan keseluruhan dan yang akan disewakan;
  6. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan/atau bangunan; dan/atau
  • nilai BMN selain tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan.
  1. data dan dokumen terkait BMN yang akan disewakan, berupa:
  2. Kartu Identitas Barang (KIB);
  3. buku barang; dan/atau
  • fotokopi bukti kepemilikan atau dokumen sejenis.

 

Hal mendasar yang membedakan kepada pengelola dan pengguna adalah apabila sewa diajukan kepada pengguna, maka pengguna harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pengelola.

Setelah pengajuan calon penyewa, maka prosedur selanjutnya adalah; penelitian dan penilaian, persetujuan, pengamanan dan pemeliharaan, perubahan bentuk (apabila ada), penatausahaan, pembinaan, pengawasan, serta pengendalian.

Bahwa selain sewa, ada satu lagi bentuk kerjasama untuk penggunaan/pemanfaatan aset negaara yaitu: Kerja Sama Pemanfaatan (KSP).

 

Dalam PMK 74/2014 pasal 62 s/d 101 secara rinci perihal KSP.

Jangka waktu KSP paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang.

Namun yang perlu diperhatikan bila ingin melakukan KSP dengan pemerintah dalam hal ini adalah apakah tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap BMN. (pasal 62 ayat 2)

 

Pelaksanaan KSP dituangkan dalam bentuk perjanjian (pasal 69 ayat 1), dengan sekurang-kurangnya perjanjian itu memuat (pasal 69 ayat 3):  dasar perjanjian, identitas para pihak, objek KSP, hasil KSP berupa barang (bila ada), peruntukkan KSP, jangka waktu KSP, besaran kontribusi tetap, hak dan kewajiban, ketentuan berakhirnya KSP, sanksi, dan penyelesaian perselisihan.

 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila hendak melakukan KSP (pasal 85):

Ayat 1

  1. latar belakang permohonan;
  2. rencana peruntukan KSP;
  3. jangka waktu KSP; dan
  4. usulan besaran penerimaan negara dari KSP.

 

Ayat 2

  1. data BMN yang direncanakan untuk dilakukan KSP;
  2. data pemohon KSP;
  3. proposal rencana usaha KSP;
  4. informasi lainnya mengenai:

1) Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan kota; dan

2) bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan.

 

Namun untuk huruf d di atas tidak diberlakukan untuk KSP dalam rangka mengoperasionalkan BMN.

About rikoapriadi

Blogger is (soon) a politician, law master, and entrepreneur from Kalimantan. Instagram: riko.nandjan (current active social media). Favorite Life Quote: "Be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you; do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go." (Joshua 1:6-7). 3 motivations in life: 1. Jesus, as Lord and Savior; 2. Dayak Culture, as nature blood; 3. Family, first environment to grow up. 3 Favorite Concerns: 1. Serving Jesus and People; 2. Learning Law, Social, and Politics (different dimensions but related each other); 3. Sharpening Economic by Developing Business Legally.

Posted on July 10, 2015, in Knowledge, Law, my writting. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: