Analisa: Revisi Nama Pemegang Hak Tanah Pada Surat Tanah

Berikut adalah analisa pribadi saya mengenai pertanyaan seorang teman terkait amandemen (tepatnya adalah revisi) nama pemegang hak tanah pada surat tanah. Untuk versi pdf dapat dibaca di:

Revisi Nama Pemegang Hak Tanah Pada Surat Tanah

Pertanyaan:

Dapat kah dilakukan amandemen nama pemilik pada surat tanah?

Ringkasan Jawaban:

  1. Surat tanah yang ada di Indonesia bermacam-macam, dan dibagi ke dalam dua kelompok garis besar, yaitu surat tanah sertipikat dan surat tanah non-sertipikat.
  2. Surat tanah non-sertipikat secara tidak langsung atau tersirat diakui dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dengan berbagai macam bentuk seperti girik, petok D, dan sejenisnya.
  3. Surat tanah sertipikat adalah tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).
  4. Penggunaan istilah amandemen nama pemegang hak pada surat tanah tidak lah tepat, yang tepat adalah penggunaan kata revisi.
  5. Revisi nama pemegang hak berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu pada surat tanah sertipikat sudah diatur secara tegas, sedangkan revisi nama pemegang hak pada surat tanah non-sertipikat hanya diatur secara tersirat dengan diasumsikan/dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Analisa

  1. Surat Tanah di Indonesia

Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt) menyatakan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak wajib membuktikan hak itu.

Pasal 1866 KUHPdt membagi bermacam-macam alat pembuktian, meliputi:

  • bukti tertulis,
  • bukti saksi,
  • persangkaan,
  • pengakuan, dan

Dalam KBBI, surat adalah kertas dan sebagainya yang bertulis (berbagai-bagai isi maksudnya); secarik kertas dan sebagainya sebagai tanda atau keterangan; sesuatu yang ditulis.

Penting bagi suatu pihak (orang atau badan hukum) dalam menunjukkan bukti hak atas suatu tanah.

Di Indonesia, sering ditemui bermacam-macam surat atau dokumen untuk menunjukkan bukti hak atas tanah, seperti Sertipikat Hak Milik, (SHM), Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB), serta Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk tanah girik, petok D, eigendom, erpacht, dan sejenisnya.

Dari berbagai macam surat tanda bukti hak atas suatu tanah di Indonesia, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum dibagi surat tanah dibagi ke dalam dua jenis, yaitu tanah sertipikat dan tanah non-sertipikat.

 

 

  1. Surat Tanah Non-Sertipikat

Secara peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak diatur secara tegas apa saja dokumen atau bentuk atau surat yang menjadi dasar bagi surat tanah non-sertipikat sebagai suatu bukti hak atas tanah, namun apabila dicermati, maka hak atas tanah yang tidak dibuat sertipikat juga diatur dan disebutkan, contoh-contohnya adalah sebagai berikut.

  • Pelaksanaan hak ulayat dan yang serupa dengan itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara (Pasal 3 UUPA);
  • Pelaksanaan konversi diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 tahun 1960 tentang pelaksanaan beberapa ketentuan UUPA (PMNA 2/1960), PMNA 5/1960 tentang penambahan PMNA 2/1960, Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1979 tentang pokok-pokok kebijaksanaan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah (Keppres 32/1979), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1979 tentang ketentuan mengenai permohonan dan pemberian hak barat atas tanah asal konversi hak-hak barat (Permendagri 3/1979);
  • Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997) Pasal 24 Ayat 1 sampai dengan 3 berbunyi:

(1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebani-nya.

(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersang-kutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara ber-turut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :

  1. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
  2. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Berdasarkan beberapa contoh di atas, artinya secara tidak langsung, hak-hak atas tanah berupa surat tanah non-sertipikat tetap diakui keberadaannya.

Sejak lahirnya UUPA tahun 1960, undang-undang tersebut telah memerintahkan kepada masyarakat agar melakukan konversi tanah-tanah hak lama menjadi hak atas tanah yang bersertifikat. Namun, karena belum penuhnya kesadaran masyarakat dan berbagai kendala lainnya, maka tanah-tanah non-sertifikat tersebut masih banyak yang belum dikonversi.

Dalam situs website http://irmadevita.com/2009/pensertifikatan-tanah-secara-sporadik/ tanggal 26 Mei 2009 dengan judul Pensertifikatan Tanah Secara Sporadik, ada berbagai macam bentuk bukti hak atas tanah non-sertipikat, yaitu sebagai berikut.

  • surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan peraturan swapraja yang bersangkutan
  • sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan PMA No. 9/1959
  • surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya.
  • Petok pajak bumi/Landrente, girik, pipil, ketitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya PP No. 10/1961
  • Akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya PP No. 10/1961 dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
  • Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
  • Akta ikrar wakaf/akta pengganti ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan PP No. 28/1977 dengan disert5ai alas hak yang diwakafkan, atau risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum di bukukan dengan disertai alas hak yang di alihkan, atau
  • Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah Daerah, atau
  • Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
  • Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, atau
  • Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI, dan Pasal VII ketentuan-ketentuan konversi UUPA, atau
  • Surat-surat bukti kepemilikan lainnya yang terbit dan berlaku sebelum diberlakukannya UUPA (dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang – dalam hal ini biasanya Lurah setempat), atau
  • Bukti lainnya, apa bila tidak ada surat bukti kepemilikan, yaitu berupa: Surat Pernyataan Penguasaan Fisik lebih dari 20 tahun secara terus menerus dan surat keterangan Kepala Desa/Lurah disaksikan oleh 2 orang tetua adat/penduduk setempat.

Secara hukum, tanah non-sertifikat, misalnya tanah girik atau tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Kelurahan dan Kecamatan, sebenarnya bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, hanya merupakan bukti bahwa pemegang girik tersebut diberikan kuasa untuk menguasai tanah dan sebagai pembayar pajak atas tanah yang dikuasainya.

Menurut UUPA, kepemilikan tanah harus dikuasai oleh suatu hak atas tanah berdasarkan sertifikat, maka dengan demikian surat girik tidak dapat dipersamakan dengan sertifikat hak atas tanah, dan kedudukan sertifikat hak atas tanah lebih tinggi dibandingkan surat girik atau SKT.

 

  1. Surat Tanah Sertipikat

Surat tanah sertipikat merupakan bentuk pembuktian suatu hak atas suatu tanah yang diamanatkan sejak berlakunya UUPA.

Dalam Pasal 9 Angka II UUPA, menyatakan bahwa setiap warga Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta hasil baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Hak-hak atas tanah (Pasal 16 UUPA):

  • hak milik;
  • hak guna usaha;
  • hak guna bangunan;
  • hak pakai;
  • hak sewa;
  • hak membuka tanah;
  • hak memungut hasil hutan; dan
  • hak-hak lainnya.

Dalam Pasal 19 UUPA dijelaskan bahwa:

  • Pendaftaran tanah diadakan untuk menjamin kepastian hukum
  • Salah satu lingkup pendaftaran tanah adalah pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat adalah sertipikat, di mana sertipikat adalah tanda bukti hak yang sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan (Pasal 1 Angka 20 PP 24/1997)

 

 

  1. Penggunaan Istilah Amandemen atau Revisi?

Amandemen

Dalam KBBI, disebut juga amendemen, artinya usul perubahan rancangan undang-undang yang dibicarakan dalam Dewan Perwakilan Rakyat, dan sebagainya.

Dalam Kamus Hukum, artinya perubahan dengan cara penambahan, pencabutan, atau penggantian ketentuan yang sudah ada dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Istilah amandemen juga umum dijumpai dalam suatu perjanjian, menurut saya hal ini wajar karena perjanjian dapat dikategorikan sebagai perundang-undangan atau peraturan bagi para pihak yang telah sepakat dalam mengikatkan dirinya dalam perjanjian (KUHPerdata Pasal 1338)

Revisi

Dalam KBBI, artinya adalah peninjauan (pemeriksaan) kembali untuk perbaikan.

Berdasarkan perbandingan kedua arti kata amandemen dan revisi di atas, maka dapat ditaruk kesimpulan bahwa penggunaan istilah yang tepat adalah revisi.

 

 

  1. Nama Pemegang Hak dalam Surat Tanah

C.S.T. Kansil dalam bukunya berjudul Pengantar Ilmu Hukum, menjelaskan dua pengertian subjek hukum, yaitu:

  1. Natuurlijk Person, yang disebut manusia Pribadi atau individu; dan
  2. Rechtperson, yaitu subjek hukum yang berbentuk badan hukum. Rechtperson dibagi lagi ke dalam dua jenis, yaitu Publiek Rechtperson atau Badan Hukum Publik (sifatnya memiliki unsur kepentingan umum, seperti Negara, daerah tingkat I dan II, desa, dan sebagainya), dan Privaat Rechtperson atau Badan Hukum Privat (sifatnya memiliki unsur kepentingan individual, misalnya perusahaan).

Dalam UUPA, hak atas suatu tanah dapat diberikan kepada orang perorangan atau badan hukum sehingga pemegang hak atas suatu tanah dapat berupa individu atau orang perorangan, dan juga badan hukum.

Nama pemegang suatu hak atas tanah termasuk ke dalam data yuridis, sebagaimana pengertian dalam Pasal 1 Angka 7 PP 24/1997, data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.

 

 

  1. Revisi Nama Pemegang Hak Surat Tanah

Sebagaimana dijelaskan bahwa nama pemegang hak adalah salah satu data yuridis, dan revisi nama pemegang hak atas tanah tersebut berarti adanya perbaikan yang menyebabkan terjadinya perubahan nama pemegang hak.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana PP 27/1997 tentang Pendaftaran Tanah (PMNA 3/1997) Pasal 94, secara garis besar ada berbagai macam sebab terjadinya perubahan data yuridis:

  • peralihan hak atas tanah,
  • hapusnya suatu hak atas tanah,
  • perubahan data pendaftaran tanah berdasar putusan pengadilan atau penetapan ketua pengadilan
  • perubahan nama pemegang hak

Perubahan data yuridis akibat adanya peralihan hak beserta teknisnya diatur dalam PMN 3/1997 Pasal 103 sampai dengan pasal 113.

Perubahan data yuridis karena adanya pergantian nama pemegang hak diatur dalam Pasal 129 PMNA 3/1997, dengan bunyi:

(1) Permohonan pendaftaran perubahan nama pemegang suatu hak, karena yang bersangkutan berganti nama, diajukan oleh yang berkepentingan dengan melampirkan bukti adanya perubahan nama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Pendaftaran perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku

tanah dan sertipikat yang bersangkutan pada kolom yang telah disediakan untuk perubahan data dengan dibubuhi tanda tangan Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk dan Cap Dinas Kantor Pertanahan.

(3) Dalam daftar-daftar lainnya nama yang lama dicoret dan diganti dengan nama yang baru

dari pemegang haknya.

Namun penting untuk dicatat bahwa peraturan-peraturan perubahan data yuridis tersebut berlaku bagi tanah sertipikat, sehingga perlu dikaji bagaimana bila revisi nama atau perubahan data yuridis terjadi pada tanah non-sertipikat.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pencatatan karena adanya revisi atau pergantian nama pada surat tanah sertipikat diatur secara tegas, sedangkan pada surat tanah non-sertipikat tidak diatur secara tegas,

 

 

  1. Solusi Revisi Nama Pada Surat Tanah Non-Sertipikat

Meskipun tidak diatur secara tegas dalam peraturan terkait pertanahan, namun secara tersirat, revisi nama pemegang hak atas suatu tanah non-sertipikat dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan terkait pertanahan.

Dalam Pasal 26 PP 24/1997, yaitu saat pendaftaran hak lama yang ditingkatkan atau dikonversikan menjadi sertipikat, diberikan waktu apakah ada keberatan terhadap data fisik dan data yuridis hak lama/tanah non-sertipikat, bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Perlu digarisbawahi perihal pihak-pihak yang berkepentingan tersebut, dapat diasumsikan bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dapat berasal dari pihak yang melakukan pendaftaran atau di luar pihak yang melakukan pendaftaran.

Perihal keberatan ada berbagai macam, dan dapat diasumsikan salah satunya adalah keberatan dalam hal nama pemegang hak atas suatu tanah.

Apabila dalam jangka waktu yang diberikan ada keberatan sehingga menimbulkan sengketa dari pihak-pihak yang berkepentingan, maka berdasarkan Pasal 27 ayat 1 sampai dengan 3 PP 24/1997, harus diselesaikan dengan solusi:

  • Musyawarah untuk mufakat

Bila hasil dari musyawarah untuk mufakat tercapai, maka hasil tersebut dibuatkan dalam berita acara penyelesaian.

  • Pengadilan

Bila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka solusi yang ditempuh adalah melalui pengadilan. Tentunya bila sengketa melalui pengadilan, maka harus menunggu sampai adanya hasil putusan pengadilan tersebut.

Khusus untuk suatu berita acara penyelesaian, tidak ada ketentuan khusus formatnya bagaimana, namun untuk memperkuat isi dokumen tersebut, maka dapat diberlakukan ketentuan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Apabila revisi nama pemegang hak atas suatu tanah memang terjadi karena adanya kesalahan penulisan di awal pendaftaran tanah non-sertipikat, maka sebagaimana Pasal 129 PMNA 3/1997 tentang pergantian/perubahan nama pemegang hak pada surat tanah sertipikat, dapat diasumsikan hal tersebut juga berlaku dengan pengurusan di instansi yang berbeda (bukan di kantor pertanahan), yaitu:

  • Permohonan pendaftaran perubahan nama pemegang suatu hak melalui surat permohonan;
  • Melampirkan bukti yang cukup perubahan nama sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  • Pendaftaran perubahan atau revisi nama dicatat pada buku tanah dan surat tanah non sertipikat di kantor kelurahan atau desa, dan kepada adat (apabila ada dan tunduk pada hukum adat di daerah tertentu yang memberlakukan), dan kecamatan; dan
  • Dalam daftar-daftar, nama yang lama dicoret dan diganti dengan nama yang baru.

Catatan untuk butir 2 di atas, bukti yang cukup sebagaimana Pasal 1866 KUHPdt. Macam-macam alat pembuktian, meliputi:

  • bukti tertulis,
  • bukti saksi,
  • persangkaan,
  • pengakuan, dan

Sebagai contoh bukti tertulis adalah apabila adanya revisi nama karena perubahan nama, maka perubahan nama tersebut tunduk berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU 23/2006) Pasal 52, yang mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, selanjutnya perubahan tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya kepada catatan sipil yang menerbitkan akta pencatatan sipil. Sehingga, dokumen berupa akta pencatatan sipil tersebut lah yang dibawa sebagai lampiran bukti perubahan nama.

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa revisi nama pemegang hak pada surat tanah non-sertipikat dapat diselesaikan dengan dengan cara:

  • Dalam hal terjadinya sengketa, maka pemohon yang ingin melakukan perubahan nama melampirkan hasil musyawarah dan/atau putusan pengadilan; dan
  • Dalam hal terjadi perubahan nama tanpa adanya sengketa, maka pemohon melampirkan bukti yang cukup sebagaimana Pasal 1866 KUHPdt.

 

 

Sumber

Peraturan:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1979 tentang pokok-pokok kebijaksanaan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana PP 27/1997 tentang Pendaftaran Tanah

Buku:

C.S.T. Kansil, 1993. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional

Dendy Sugono, dkk, 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional

Fienso Suharsono, 2010. Kamus Hukum. Vandetta Publishing

About rikoapriadi

Blogger is (soon) a politician, law master, and entrepreneur from Kalimantan. Instagram: riko.nandjan (current active social media). Favorite Life Quote: "Be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you; do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go." (Joshua 1:6-7). 3 motivations in life: 1. Jesus, as Lord and Savior; 2. Dayak Culture, as nature blood; 3. Family, first environment to grow up. 3 Favorite Concerns: 1. Serving Jesus and People; 2. Learning Law, Social, and Politics (different dimensions but related each other); 3. Sharpening Economic by Developing Business Legally.

Posted on January 18, 2016, in Law, my writting, Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: